Berikan komentar
Investors Indonesia
Politik
Gambar: ANTARA/Melalusa Susthira K/am
Menhan Menegaskan Bahwa TNI Harus Bersikap Netral Dalam Pelaksanaan Pilkada
Senin, 25 Nov 2024
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pentingnya netralitas pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan dan personel TNI dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. "Secara kebijakan, Kementerian Pertahanan dan TNI berkomitmen untuk menjaga netralitas dalam rangka mengamankan dan mendukung kelancaran Pilkada 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024," ungkap Sjafrie dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR bersama Panglima TNI dan pimpinan tiga matra TNI lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Senin. Ia juga memberikan kesempatan kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai kebijakan strategi pertahanan negara yang berkaitan dengan Pilkada 2024. "Saya mohon Panglima TNI untuk memberikan penjelasan singkat mengenai esensi pengerahan kekuatan TNI dalam Pilkada 2024 tahun ini," tambahnya. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kemudian menegaskan bahwa personel TNI akan selalu menjaga netralitas selama Pilkada Serentak 2024. Penting untuk disampaikan bahwa komitmen TNI terkait netralitas dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) sangatlah signifikan, ujar Agus dalam rapat tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihaknya menerapkan berbagai pendekatan untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul selama proses pilkada, guna memastikan kelancaran demokrasi, menjaga stabilitas sosial, dan meminimalkan ancaman terhadap keamanan. Pertama, ia menekankan perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap berbagai pelanggaran dalam pilkada, seperti praktik politik uang, kampanye hitam, dan manipulasi hasil suara. Kedua, ia menambahkan pentingnya program edukasi politik yang masif sebelum pelaksanaan pilkada untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses demokrasi yang sehat dan pentingnya partisipasi yang bertanggung jawab. Ketiga, ia melanjutkan dengan penekanan pada monitoring dan pengawasan yang ketat, melibatkan pihak-pihak independen seperti Bawaslu, KPU, dan lembaga masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan menyeluruh terhadap semua tahapan pilkada. Selanjutnya, ia menyebutkan perlunya dialog dan mediasi yang proaktif, melibatkan tokoh masyarakat, partai politik, dan pihak berwenang. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya meningkatkan pengamanan dengan mengerahkan aparat keamanan di daerah-daerah yang rawan konflik untuk mengambil langkah-langkah preventif. Sebagai wujud nyata dari upaya mitigasi tersebut, TNI bersama Polri melaksanakan sistem pendinginan melalui doa bersama lintas agama di berbagai daerah, tuturnya.
